UJIAN NASIONAL DAN SD INPRES

Pernahkan anda masuk ke SD INPRES di pedalaman ?  saya masih ingat tahun 1972 gencar dibangun. Walaupun sekolahan tersebut sudah diperbaiki tetapi masih sangat tidak manusiawi. Pernahkan kita memasuki SD di pinggiran Jakarta ? Berapa tahunkah kita sudah merdeka ? Berapa banyakkah anggaran pendidikan yg sdh dikeluarkan  selama ini untuk pembangunan sekolah dasar khususnya ? Tersentak dan menangis hati kita bila melihat sekolah2 SD yg sangat tidak manusiawi. Sekolah yg hampir roboh,  genting yg hancur, tiang2 penyangga yg hampir roboh, atap2 yg bocor dan terbuka, bangku2 sekolah yg hampir habis dimakan rayap, lantai semen yg menjadi tanah. Anak2 sekolah yg kumuh2, belum lagi kita lihat guru2 dan metode belajar mengajarnya. Saya kira ini harus cepat diperbaiki oleh pemerintah,  Potensi2 bangsa serta semua pihak membantu dan berfikir untuk memberikan yg terbaik bagi generasi penerus bangsa. hancur dan rusaknya sekolah2 dasar di daerah2 dan pedalaman luput dari perhatian. menghasilkan hasil didik yang tidak setaraf, demikian juga untuk sekolah lanjutannya.mungkin bila disetarafkan dalam Ujian Nasional anak2 pedalaman sangat sedikit yang bisa lulus. Sehingga para guru dan kepala sekolah mengambil jalan pintas agar muridnya lulus dg berbagai cara. Saya sangat tidak setuju dalam kondisi seperti tersebut diatas kemudian Ujian Nasional disamakan utk seluruh wilayah Indonesia. sebagai contoh untuk lulus ujian Sekolah Calon Bintara di TNI ataupun POLRI kalau soal2nya dg standard pusat akan sangat sedikit calon yg lulus dari daerah2, sedangkan mereka haruslah diberikan jatah peluang yg sama agar dapat turut berperan dalam pembelaan negara dan melayani masyarakat. itulah salah satu tuntutan keadilan dari daerah. SO WHAT ? 

3 Tanggapan to “UJIAN NASIONAL DAN SD INPRES”

  1. suara merdeka Says:

    Dana Bagi Hasil PT Freeport
    Oleh Komjen (Purn) Polisi Nurfaizi

    Jumat, 31 Maret 2006
    Fenomena aksi unjuk rasa mahasiswa dan masyarakat Papua terjadi di beberapa daerah, termasuk di Provinsi Papua sendiri. Seolah itu menjadi akumulasi kekecewaan masyarakat Papua atas beroperasinya PT Freeport Indonesia di Bumi Cenderawasih.

    Aksi tersebut cenderung anarkis. Yaitu, berbentuk pemblokiran jalan menuju lokasi penambangan, aksi penjarahan perusahaan dan alat-alat berat di lokasi pertambangan, dan pengrusakan kantor PT Freeport di Plaza 86 Jakarta. Terakhir, aksi anarkis di depan Kampus Cenderawasih (Uncen) yang menewaskan tiga orang anggota Brimob Polda Papua dan seorang anggota TNI AU Serda Agung.

    Fenomena tersebut merupakan gambaran bahwa masyarakat Papua ingin mendapatkan perhatian serius, khususnya berkaitan dengan keberadaan PT Freeport dan manfaatnya bagi masyarakat Papua.

    Salah satu pemicu aksi tersebut adalah larangan bagi masyarakat sekitar mendulang emas di sekitar lokasi pembuangan limbah PT Freeport. Di luar dugaan, itu memiliki resultasi luar biasa besar untuk membangun solidaritas di antara masyarakat Papua di seluruh Indonesia untuk menolak keberadaan PT Freeport di Papua.

    Untuk mengetahui permasalahan secara komprehensif, penulis berkunjung ke Timika dan Tembagapura 1-6 Maret 2006. Persoalan yang terjadi antara masyarakat Papua dan PT Freeport adalah tidak terpenuhinya faktor keadilan dalam bagi hasil antara PT Freeport, pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat Papua sendiri.

    UU No 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah dan UU No 33/2004 menyebutkan bahwa dana bagi hasil dari penerimaan pertambangan nonmigas dari iuran tetap (land rent) masing-masing adalah sebesar 20% untuk pusat dan 80% untuk daerah. Itu dikenakan per satuan luas dan dibedakan berdasarkan, antara lain, (1) kontraktor PMA atau PMDN, (2) perpanjangan atau baru, dan (3) jenis dan kualitas bahan galian.

    Mengacu pada undang-undang tersebut, laporan PT Freeport Indonesia menyebutkan, pertama, PT Freeport telah melakukan investasi lebih dari 4,6 miliar dolar AS untuk membangun prasarana perusahaan di Papua. Itu meliputi sarana pembangkit listrik, pelabuhan dan bandar udara, jalan, jembatan, terowongan, sarana pembuangan limbah, dan sistem komunikasi modern.

    Kedua, PT Freeport telah memberikan investasi dana kemitraan sebesar lebih dari 360 juta dolar AS dalam bentuk prasarana sosial seperti sekolah, rumah sakit, klinik kesehatan, perkantoran, tempat ibadah, sarana rekreasi, dan pengembangan usaha kecil dan menengah.

    Ketiga, data LPEM-FEUI (2004) menyebutkan bahwa keseluruhan manfaat ekonomi PT Freeport Indonesia bagi Indonesia dan Papua diperkirakan mencapai 3 miliar dolar AS, pada tahun 2004 saja. Dari 1992-2004 mencapai 33 miliar dolar AS, mewakili hampir 2 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Manfaat finansial lain adalah pajak, royalti, dan pembayaran lain yang didapatkan pemerintah Indonesia. Tahun 1992-2004 besarnya 2,6 miliar dolar AS dan untuk tahun 2004 sebesar 260 juta dolar AS.

    Keempat, tahun 1996 pemerintah pusat, pemerintah Irian Jaya dan PT Freeport merancang sebuah pola pembangunan masyarakat untuk mempercepat proses pembangunan di Mimika. Itu diwujudkan dalam bentuk dana kemitraan sebesar 1 persen. Berdasarkan data LPMAK (2006), total dana 1 persen selama kurun waktu 1996-2005 sebesar Rp 1.615.635.852.591 atau sebesar 190.847.906 dolar AS. Dana tersebut sebagian besar digunakan untuk sektor pendidikan dan kesehatan.

    Maka, aksi penolakan atas keberadaan PT Freeport yang dilakukan oleh masyarakat Papua menggambarkan bahwa kompensasi bagi masyarakat Papua cenderung belum setimpal, untuk tidak menyebut tidak adil, dengan pengorbanan masyarakat Papua. Pengorbanan rakyat Papua meliputi sisi material, budaya, adat, kerusakan lingkungan, dan historiografinya.

    Indikatornya, pertama, kompensasi dan manfaat finansial yang didapatkan oleh pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat Papua sendiri belum setimpal dengan besarnya kandungan sumber daya alam yang dieksplorasi oleh PT Freeport. Untuk Kompleks Grasberg saja kandungan pertambangan kira-kira sebesar 2,6 miliar ton. Di sisi barat terdapat cadangan besar tambang terbuka Grasberg dan cadangan blok tambang metoda ambrukan. Berikut adalah badan biji lembah Mata Kucing dan Big Gossan. Belum lagi di sisi timur dan utara, yang juga mengandung kekayaan alam.

    Kedua, kerusakan lingkungan akibat praktik pertambangan juga belum seimbang dengan kompensasi yang didapatkan oleh masyarakat. Temuan Walhi menyatakan, sejak tahun 1995 jumlah batuan limbah yang telah dibuang sebanyak 420 juta ton. Di akhir masa tambang, jumlah total limbah batuan adalah 4 miliar ton. Di akhir masa tambang ketinggian tumpukan limbah batuan adalah 500 meter, yang ditimbun di lembah Carstenz 5% dan lembah Wanagon 95%.

    Untuk mendapatkan asas keadilan dalam mekanisme bagi hasil dengan PT Freeport di Papua, pertama, perlu dilakukan peninjauan kontrak karya yang disesuaikan dengan perundang-undangan baru, setelah kontrak karya tersebut ditandatangani pada 1991. Baik yang menyangkut UU lingkungan hidup, perpajakan, maupun pertambangan.

    Kedua, dilakukannya reformulasi kebijakan bagi hasil, dengan menempatkan masyarakat Papua secara langsung sebagai salah satu bagian yang mendapatkan alokasi bagi hasil, selain pemerintah pusat dan daerah. Ketiga, program corporate social responsibility (CSR) dari dana kemitraan untuk masyarakat Papua bukan semata-mata diwujudkan dalam bentuk pembangunan fasilitas publik dalam bentuk comunity development. Itu harus juga diberikan dalam bentuk pengelolaan keseimbangan alam, life skill bercocok tanam, sehingga fenomena dan risiko kerusakan lingkungan seperti ketidakseimbangan hayati bisa diminimalisasi.

    Hal strategis tersebut harus mendapatkan prioritas bersama, baik pemerintah pusat, daerah, maupun PT Freeport. Dengan demikian, dalam jangka panjang konflik dengan masyarakat sekitar bisa dihindari.***

    Penulis adalah mantan Kapolda Metrojaya,
    sekarang Direktur Social Security Institute Jakarta.

  2. ARSA Says:

    saya tidak setuju UN untuk SD dibelakukan karena mengingat wajib belajarb 9 tahun, sehingga SD SMP merupakan satu kesatuan, sehingga SMP baru ujian, ini merupakan pelanggaran trhadap Undang Undang

  3. Conrad Says:

    It’s going to be finish of mine day, however before end I am reading this enormous piece of writing to improve my experience.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: