PRIORITAS PENANGANAN KORBAN LAPINDO

masuk penampungan pengungsi korban lumpur sidoarjo siapapun orangnya akan menangis.mereka berdesakan diruangan sempit yg tidak manusiawi,suami istri giliran tempat kalau mau menyalurkan hasratnya,dipojok ruangan itu juga,masalah MCK,makan,dll.tdk heran kalau 50 persen menderita stress dan sudah 5 yg gila.karena sebelumnya mereka hidup tenteram dg keluarga dirumah dan halaman.tiba2 skrg hrs berdesakan sengsara tanpa kepastian.memandang bekas rumah dan kampunghalaman terbenam lumpur.pemerintah katanya ada dana 600 milyard rph,tapi kok infrastruktur dulu yg dibangun sementara rakyat membutuhkan relokasi perumahan secepat mungkin.semestinya relokasi perumahan untuk para pengungsi korban lumpurlah yang terlebih dulu dibangun.adapun ada yg tidak setuju,atau menghendaki ganti rugi dan lain2 seyogyanya dipikirkan belakangan setelah pr korban ditempatkan agar mereka tidak stress dan gila.ganti rugi setelah mereka ditempatkan hrs dilaksanakan se adil2nya.mereka adalah rakyat kita sebagai korban lapindo.cepatlah ditolong,dibantu agar tangisan tidak menjadi tetesan darah penghabisan.

2 Tanggapan to “PRIORITAS PENANGANAN KORBAN LAPINDO”

  1. Koko Tegoeh Says:

    Betul Pak dan saya sependapat; bantuan pada korban lumpur Lapindo memang harus diselesaikan segera mungkin dengan prioritas pada relokasi perumahan. Saya bisa ikut merasakan, sebab saya adalah korban gempa Yogya tahun yl, kehilangan rumah yang dengan tiba2.
    Stress – depresi mental – sensitif – mudah tersinggung itu yang saya rasakan pasca terjadinya musibah itu.
    Kesimpulannya seharusnya pemerintah selain segera me relokasi perumahan juga mengadakan pendekatan psycholgis pada mereka.

  2. Ago Says:

    Anugerah Agung bagi Korban Lumpur
    Ditulis Oleh Emha Ainun Nadjib
    Saturday, 26 January 2008

    Pebruari nanti Sidoardjo akan berulang tahun dengan pencanangan “Sidoardjo Bangkit”. Dan kelihatannya Tuhan sangat mensupport dan turut mempersiapkan segala sesuatunya secara effektif.

    Berbagai macam formula kegiatan “Sidoardjo Bangkit” sedang dipersiapkan, semaksimal mungkin semua segmen, kelompok, lingkaran, lapisan dan komunitas Sidoardjo akan dilibatkan. Tetapi itu memerlukan atmosfir yang mendukung serta harapan ke depan yang prospektif.

    Harapan yang prospektif ke depan itulah yang coba saya paparkan dalam tulisan ini. Sampai hampir 1,2 tahun sesudah 29 Mei 2006 lumpur bumi nyemprot menenggelamkan desa-desa dan peradaban penduduknya – para korban lumpur hampir 50.000 orang atau sekitar 11.500 an KK hanya mengalami kesengsaraan dan kegelapan. Padahal Presiden sudah memerintahkan Lapindo untuk menangani banyak akibat-akibatnya. Para korban sudah menerima jatah hidup tiap hari, uang kontrak dll, tetapi belum memperoleh kejelasan tentang mau dihitung bagaimana tanah, rumah dan bangunan mereka.

    Mulai Juni 2007 Bangbang Wetan mulai semburat. Tiba-tiba saja tanpa hujan tanpa angin, hanya dengan keajabaikan Tuhan “kalahmin bilbashar” sekejapan mata. Dari 94% korban meningkat menjadi 98% korban mengajukan verifikasi untuk memperoleh pembayaran DP 20%. Dan sampai hari ini yang sudah terbayar hampir 11.400 KK. Dengan harga tanah yang melambung sekitar 700% dari sekitar 150 ribu permeter menjadi satu juta, serta 1,5 juta untuk bangunan. Bahkan sekitar 4.400 KK yang tidak punya surat hukum apapun yang bisa menjadi kesaksian yuridis bahwa mereka benar-benar memiliki tanah dan bangunan: juga dibayar, cukup dengan mengisi formulir dan bersumpah kepada Tuhan.

    Akan tetapi itu semua belum separo, bahkan masih sangat jauh, dari ujung atau puncak perjuangan. Masih ada teman-teman di Pasar Porong terakhir sekitar 290 KK belum jelas nasibnya, padahal permintaan mereka awalnya dulu sangat masuk akal: yakni minta pembayaran 100%. Kemudian ada klausul 50%-50%. Kemudian terakhir kabarnya OK dengan 20%-80% tapi dengan bonus tanah. Semula pengungsi di Pasar kabarnya ada 766 KK, kemudian karena mereka rakyat yang mengerti demokrasi – muncul perbedaan pendapat, sehingga terbagi menjadi sekian faksi dengan tuntutan-tuntutan rasionalnya masing-masing.

    Belum lagi para pengusaha yang tergabung dalam GPKL yang juga belum jelas nasibnya sampai hari ini. Ditambah harapan tentang pembayaran 80% mulai bulan Mei 2007 nanti yang di belakang dan di sekitarnya terdapat berbagai wacana, isyu dan probabilitas. Konstelasi di sekitar lumpur sangat dinamis, termasuk konstelasi di dalam tubuh Lapindo sendiri.

    Itu semua memerlukan daya juang berlipat-lipat, para korban memerlukan pendamping yang canggih, tokoh-tokoh yang mumpuni. Saya sendiri sejak bulan Mei 2007 silam tatkala dijawil oleh korban: sadar diri bahwa saya bukan siapa-siapa dan tidak punya kekuatan atau akses apapun untuk mampu menolong mereka sampai tingkat yang memadai. Maka rasanya saya adalah “pungguk merindukan rembulan” atau “katak hendak menjadi lembu” kalau saya berani-berani menggagas diri saya sebagai orang yang akan mampu ikut menolong para korban lumpur.

    Dalam konteks inilah maka saya tulis “Anugerah Agung buat Korban Lumpur” ini. Saya menemukan harapan cerah bagi korban lumpur dari minimal seorang tokoh nasional yang sangat dihormati sebagai panutan, sebagai intelektual, tokoh Agama, dan sesepuh bangsa. Bahasa gaulnya: beliau idola ummat, bahkan idola bangsa. Kredibilitas beliau sebagai ilmuwan tak mungkin diragukan lagi. Integritas moral dan konsistensi kejuangan beliau hingga usia sepuhnya sangat bisa dipertanggungjawabkan dan menciptakan rasa aman bagi siapa saja.

    Beliau adalah Buya Prof. Dr. M. Syafii Maarif, tokoh puncak Muhammadiyah organisasi Islam terbesar kedua sesudah Nahdlatul Ulama. Di harian Republika 18 Desember 2007 beliau menulis esei sangat indah berjudul “O Lumpur, O Lapindo”. Saya kutipkan inti kearifan beliau di tulisan itu:
    “Sudah lebih setahun, kita dihadapkan pada bencana Lapindo yang tak kunjung selesai, sementara penderitaan korbannya sudah sampai di batas toleransi. Pemerintah Jatim dan organisasi kemasyarakatan seperti tidak punya nyali untuk turut mencarikan jalan keluar dari bencana ini. Ada seniman yang jual tampang ke sana, tetapi hanya untuk menambah heboh. Penderitaan tidak semakin berkurang. Presiden pun pernah datang ke lokasi, tetapi hasilnya sami mawon. Siapa yang sebenarnya bertanggung jawab untuk bencana Lapindo itu? Perusahaan, pemerintah, atau tidak seorang pun?”

    Ungkapan beliau mencerminkan tingkat kejuangan yang sangat tinggi. Ibarat shalat, kalau rata-rata kita ini shalat sekedarnya, maka bagi beliau shalat harus prima tingkat pencapaian kekhusyukannya. Etos ini sangat tepat untuk tingkat problem korban lumpur yang sungguh-sungguh membutuhkan enerji kejuangan yang setinggi-tingginya, target yang tidak ala kadarnya, pemahaman masalah yang hati-hati, mapping persoalan yang sesempurna mungkin dan menyeluruh, analisis yang adil dan pengambilan keputusan yang searif-arifnya.

    Saya sangat yakin kaliber Buya Syafii Maarif sangat memadai untuk memperjuangan nasib para korban lumpur mulai hari ini sampai kelak tuntas masalahnya. Kita mensyukuri anugerah agung dengan konsern beliau ini atas penderitaan para korban lumpur. Beliau bukan penonton, beliau bukan jenis orang yang hanya berkomentar. Kalau beliau ucapkan satu kata tentang sesuatu hal, bisa dipastikan itu berarti beliau juga memperjuangkan satu kata itu sampai khatam.

    Alangkah indahnya Sidoardjo di masa depan. Para korban dan Pak Bupati Sidoardjo tinggal merancang kapan berombongan ramai-ramai menuju Yogya dengan wajah berbinar-binar bertamu ke rumah Buya Syafii Maarif untuk memohon beliau memimpin perjuangan, mewujudkan kegelisahan dan komitmen beliau dalam tulisan di koran nasional itu.

    Kita komunitas Bangbang Wetan dan Jamiyah Maiyah Jawa Timur mendukung dan mendoakan dari garis belakang. Bahkan Kelompok Wirid Kalimosodo di Sidoardjo, juga kelompok-kelompok wirid JM lain di Tuban, Bojonegoro, Yogya dll siap mem-backup secara spiritual. Insyaallah para Malaikatpun diperintahkan oleh Allah untuk memperkuat perjuangan Buya Syafii Maarif.

    Dimuat di Harian Surya 22 Desember 2007

    Lumpur Mengalir Sampai Jauh
    Ditulis Oleh Emha Ainun Nadjib
    Monday, 05 November 2007

    Apakah penderitaan 50.000 korban lumpur di Sidoardjo penting bagi Anda para pembaca? Apakah tenggelamnya rumah-rumah mereka, kampung mereka, bangunan kemasyarakatan mereka, sekolah-sekolah dan rumah-rumah ibadah mereka: penting bagimu bangsa Indonesiaku? Apakah trauma dan keputusasaan mereka oleh bertele-telenya proses penyelesaian ganti rugi cukup menarik untuk menjadi bagian dari perhatianmu?

    Karena aku tahu engkau sendiri menderita. Aku tahu sebagian dari engkau tak kalah menderita. Kita semua bangsa Indonesia menderita, tak memiliki kelegaan dasar sebagai manusia hidup, kecuali para pencuri yang tega hati. Tidak mendapatkan hak-hak dan fasilitas dasar, kecuali para koruptor harta dan nilai. Sehingga muatan jiwa kita sebangsa adalah ketidakrelaan massal, ketidak-percayaan permanen, kecurigaan rutin, kemarahan dan dendam yang tak selalu bisa kita temukan bentuknya – namun kapan saja bisa menggerogoti tali lingkaran nasionalisme, merapuhkan dinding hukum, melelehkan garis-garis keindahan kebudayaan, bahkan memburamkan dan menggelapkan segala macam nilai dan rohani.

    Penderitaan massal yang berkepanjangan membuat kita kehilangan kuda-kuda managemen kecuali untuk keculasan dan keserakahan. Membuat kita kehilangan kejernihan berpikir. Tidak siap untuk obyektif. Hati tak kuat untuk melihat keunggulan orang lain. Parameter-parameter nilai terkikis. Perlindungan sistem malah bisa jadi bumerang. Tegaknya hukum malah jadi ancaman. Jika di Sidoardjo Lapindo diseret oleh prosedur penegakan hukum, diproses ke pengadilan – maka mereka berhak tidak membayar apapun kepada korban lumpur “karena kami belum terbukti bersalah”. Sementara nyawa para korban sudah tinggal nyantol di urat leher, ketahanan mental mereka tinggal sepersepuluh normal, seluruh sistem nilai dan budaya kehidupan mereka sudah sepengap dan segelap lumpur.

    Seharusnya sejak setahun yang lalu kehidupan mereka ‘digantikan’ dengan ukuran kompensasi tertentu. Kalau menunggu pengadilan, mungkin minimal dua tahun hidup mereka terpanggang di pengungsian. Kalau Lapindo kalah, bisa 4 tahun lagi naik banding. Dan kalau ternyata pengadilan memutuskan Lapindo tak bersalah, kiamatlah kehidupan korban: dan kematian semacam itu terlalu perlahan-lahan dan terlalu menyakitkan. Apa mungkin Lapindo menang di pengadilan? Mereka punya bahan hasil penelitian dan analisis geologis ilmiah yang sewaktu-waktu bisa mereka jadikan fakta hukum untuk membuktikan bahwa Lapindo tidak bersalah dalam hal muncratan lumpur di Sidoardjo. Tentu saja akan terjadi perdebatan ilmiah untuk itu di dalam atau di luar pengadilan. Tetapi tanpa hal itupun: kemenangan hukum Lapindo di pengadilan lebih dimungkinkan lagi oleh kenyataan yang kekuatannya sepadan dengan hokum alam, yakni bahwa ini adalah Indonesia, hukumnya hukum Indonesia, manusianya manusia Indonesia, budayanya budaya Indonesia.
    Itulah sebabnya yang berlangsung sangat seret di wilayah lumpur sekarang, sebelum maupun sesudah Presiden turun gunung: adalah proses jual beli, bukan ganti rugi, apalagi ganti untung seperti yang pernah dipidatokan oleh Wapres di sana. Lapindo melalui Minarak Lapindo menyatakan sejauh ini sudah mengeluarkan uang hampir 2 trilyun untuk kompensasi sewa rumah korban, kompensasi ganti gaji, transportasi sekolah pelajar, jatah hidup dan lain-lain. Dan itu semua, menurut Lapindo, dilaksanakan bukan sebagai kewajiban hukum ataupun moral, melainkan sebagai wujud solidaritas kemanusiaan dan tolong menolong sesama bangsa.

    Lumpur. Lumpur menghancurkan logika. Meremukkan hatinurani. Andaikan karena urgensi situasi mental dan rusuh hatinya para korban yang sudah tinggal sejengkal saja sampai ke batas nyawa – Presiden dan pemerintah “nalangi” dulu memberikan kompensasi kepada korban, kemudian ditagihkan kepada Lapindo, akan terdapat dua kendala.

    Pertama, dana apa yang dipakai? Apakah diperkenankan oleh DPR? Berapa lama waktu diperlukan untuk mendapat “ridlo” DPR? Kalau seorang pegawai kantor Kecamatan disuruh Pak Camat mengantarkan uang Negara ke sebuah desa, lantas di tengah jalan ada orang kecelakaan berat sehingga ia harus menyewa kendaraan untuk mengantarkan ke rumah sakit, kemudian ia terpaksa memberi jaminan uang agar pasien itu diterima oleh rumah sakit, dan tak ada uang di tangan si pegawai itu kecuali uang amanat Pak Camat, dan karena darurat ia nekad menggunakannya untuk menolong orang kecelakaan tanpa pernah bisa menggantikannya – apakah ada pasal yang bisa melindungi si pegawai ini dari tuduhan korupsi?

    Hukum sangat peka dan cerdas untuk mengadili dan menghukum berbeloknya uang. Tapi kalau uang pribadi kita sumbangkan kepada Negara melalui pendidikan, santunan sosial atau kemungkinan-kemungkinan lain: hukum tidak punya pasal untuk memberi “reward” atau bintang jasa. Hukum punya mata sangat tajam kepada keburukan, dan buta tuli terhadap kebaikan.

    Kedua, atas dasar apa Presiden menagih Lapindo untuk menggantikan uang yang pemerintah berikan kepada korban lumpur? Apakah nanti para aktivis tidak menuduhnya melakukan fasisme politik ekonomi? Bagaimana kalau Lapindo menolak tekanan itu dan menantang ke pengadilan?

    Lumpur mengalir sampai jauh, menjadi kedung lumpur, danau lumpur, gunung lumpur: bertanyalah kepada para ahli geologi. Tak hanya di Sidoardjo, seluruh bangsa Indonesia sedang berumah dalam lumpur, mandi lumpur, bernafas campur lumpur. ITS menyodorkan gambar kepada saya tentang “rencana” pelebaran lumpur pada hari bulan tahun berikutnya, beberapa desa harus segera dievakuasi, sementara effek sosial dari tahap pertama pembanjiran lumpur sangat belum bisa diatasi.

    Mari kita remehkan lumpur di Sidoardjo, tetapi tetaplah bersiap mengalami keterkejutan-keterkejutan besar yang bisa berskala nasional di masa-masa berikutnya. Bangsa Indonesia sedang berjalan menuju benturan-benturan besar untuk memperoleh perubahan mendasar sampai tingkat jiwa dan nyawa. Kami di Jawa Timur menyebutnya Bangbang Wetan.

    Ada airmata SBY, ada Presiden turun gunung, ada progress pengambilan keputusan, ada kemacetan pelaksanaan pembayaran lagi dan lagi, ada Presiden marah besar, ada Nirwan Bakri mendadak dipanggil Mensos, ada pembengkakan ketidakpercayaan korban, ada potensi anarki dan kerusuhan, di sana ada Bakri Groups yang siapapun tak bisa membuktikan bahwa ia berkaitan dengan Lapindo, ada Caymon Island, ada Solidaritas Rakyat Sidoardjo untuk Korban Lumpur….

    Tapi putus asa itu bodoh dan haram. Perwakilan 10.476 KK sekitar 45.000 orang yang mau menerima dp 20% yang menyuruh saya jadi penyampai hati mereka, 16 pengusaha pabrik GPKL (Gabungan Pengusaha Korban Lumpur), teman-teman pengungsi di pasar Porong yang menuntut DP 50% (sebagian lain lagi yang tidak menyuruh saya apa-apa, menuntut 100%, juga sejumlah aktivis menghujat sampai 300% bahkan 500%), pemuka-pemuka PT Minarak Lapindo Jaya, tentu saja juga teman-teman BPN dan BPLS – menyatakan kalimat yang sama kepada saya: “Kami ingin masalah ini segera beres, jangan tinggalkan kami dulu”.

    Saya berteman dengan semuanya. Saya bersaudara dengan semuanya. Semua pihak yang ‘bertikai’ itu sama-sama “kita” dalam konsep saya. Kalaupun ada “kami” dan “mereka”, itu soal teknis.

    Bumi muak pada manusia, menggeliatkan badannya, membatukkan lahar dari hidungnya, memuntahkan lumpur dari mulutnya. Muntahan lumpur di areal Kerajaan Kahuripan itu dikawal di sebelah barat oleh Kiai Sudrun, oleh Kiai Chamid di sebelah timur. Saya mendapat SMS tak bernomer pengirim tapi saya merasa itu dari dari Mbah Dul Pasar bersama Yai Sahlan, yang nulisnya di HP pasti dibantu Ning Nur atau Gus Nuriman: “Kumpulkan rakyat Sidoarjo di alun-alun, ajak naik panggung pimpinan-pimpinan korban lumpur, Bupati, pejuang-pejuang BPLS dan ITS, Nirwan Bakri, Andi Darussalam, Wiwid, serta semua pihak yang bekerja keras dalam penderitaan itu. Junjung dan angkat mereka menjadi Pahlawan Kemanusiaan”.

    Saya balas: “Lho kok Lapindo jadi pahlawan?”
    Dijawab: “Bikin rujak cingur syaratnya harus pakai cingur kambing, lontong, kangkung, tahu tempe, petis, lombok dan lain-lain. Kalau unsur-unsur itu tak dipenuhi, ya ndak jadi rujak. Jadi pahlawan juga syaratnya harus pakai ‘cingur’, ‘tahu tempe’, ‘kangkung’ ….”

    26 Juli 2007

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: