KWALITAS TKI DI LUAR NEGERI

TKI yg bekerja di luar negeri masih diberlakukan diskriminatif.sebagian besar bekerja sbg pembanturumahtangga. pelanggaran HAM,penganiayaan,pemerkosaan,tidak diterima upahnya,penipuan penggelapan narkoba bekerja borongan adalah kasus yg sering kita dengar.mereka tidak atau kurang bisa berbahasa inggris atau bahasa negeri tempat bekerja.  pemerintahan SBY menaruh perhatian serius thd masalah TKI .Terbitnya UNDANG2 NO 39 TH 2004 DAN INPRES NO.6 TAHUN 2006 serta terbentuknya BADAN NASIONAL PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA DI LUARNEGERI disingkat BNP2TKI tahun 2006.Kesempatan kerja di luarnegeri disamping menurunkan angka pengangguran dalam negeri juga memasukkan devisa negara yg tidak sedikit.agar TKI memiliki posisi tawar di bdg upah dan kehormatan bekerja perlu ditingkatkan kwalitasnya a.l.dg : > recruitmen yg baik, >pendidikan dan latihan2 di BLK TKI dg metode belajar dan mengajar terakreditasi departemen pendidikan dan tenaga kerja sertaBNP2TKI.>pembekalan IPOLEKSOSBUDHANKAM khususnya bahasa,kontrak kerja,hak dan kewajiban TKI,network,visa dan pasport,cuaca dll.                                             

7 Tanggapan to “KWALITAS TKI DI LUAR NEGERI”

  1. yoyokbp Says:

    Seandainya TKI itu bersatu kemudian mendirikan partai…….!

  2. baghowi Says:

    tulisan ini cukup padat sesy dan berisi jika mau di komentari terlalu banyak dan melebar permasalahan ini sidah turun temurun maka perlu di renungkan lalu dicarikan jalan keluarnya. tapi lain waktu aja ya txq

  3. Eman Abdurahman Setiawan Says:

    Salah satu jalan keluar dari kasus di atas adalah dengan memperkejakan secara profesional atau bekerjasama dengan lembaga-lembaga pelatihan (baik lembaga pelatihan ketrampilan, lembaga-lembaga pendidikan kursus bahasa asing, dll) yang bersifat swasta, agar semua pelatihan yang diberikan kepada para calon tenaga kerja Indonesia dapat dijalankan secara lebih Profesional lagi. Peran aktif Pemerintah sangatlah diperlukan dalam hal ini, terutama sebagai fasilitator kepada pihak swasta, agar bentuk pelatihan dan pengembangan diri dari para calon tenaga kerja Indonesia lebih dapat ditingkatkan lagi. Selain itu, untuk negara-negara yang menjadi sasaran dari penyaluran tenaga kerja Indonesia, Kita harus merevisi ulang perjanjian dengan negara-negara yang dituju, agar tenaga-tenaga kerja yang kita salurkan nantinya dapat diberikan perlakuan dan perlindungan yang mendekati sama dengan tenaga kerja di negara-negara asal.

    Eman Abdurahman Setiawan

  4. cikatomas Says:

    KUALA LUMPUR – Indonesia perlu memboikot pengiriman pembantu rumah tangga(PRT) ke Malaysia jika payung hukum perlindungan tenaga kerja Indonesia (TKI) yang menjadi PRT tak ditingkatkan menjadi “Memorandum of Agreement” dan perlakuan terhadap TKI masih dinilai tak manusiawi dan cenderung merendahkan harkat dan martabat bangsa Indonesia.

    Hal itu terungkap dalam seminar “Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia: Pasca Penandatanganan MoU Sektor Formal dan Informal”, Minggu, di Kuala Lumpur, yang diselenggarakan Partai Demokrat dengan pembicara Ketua DPP Partai Demokrat, Kombes Pol (Purn) Nurfaizi MM, Wakil Dubes RI untuk Malaysia A Mohamad Fachir, Prof Dr Shanti Thambiah dan Maimunah Hamid Merican dari University Malaysia dan Muhammad Iqbal dari KBRI.

    “Saya kira perlu digaungkan agar pemerintah Indonesia menyetop pengiriman PRT ke Malaysia hingga perlindungan terhadap mereka jelas, artinya diatur dalam kontrak yang jelas mengenai gaji, jam kerja, jatah libur, kebebasan untuk beribadah, dan penyelesaian hukum yang cepat dan adil bila ada perselisihan antara majikan dan PRT,” kata Wakil Sekjen Partai Demokrat, G Radityo Gambiro.

    Ia mengatakan hal itu karena merasa terpanggil begitu mendengar kasus-kasus TKI di Malaysia yang cenderung merendahkan harga diri dan martabat bangsa Indonesia. “Kami di Indonesia tidak banyak mendengar perlakukan TKI yang menjadi PRT di Malaysia. Dan baru kali ini banyak mendengar dengan komprehensif,” tambah Radityo.

    Sementara itu, Nurfaizi dan Wakil Dubes RI untuk Malaysia membandingkan perlindungan hukum antara pemerintah Indonesia dengan Hongkong, Taiwan, dan Malaysia yang berbeda. Perjanjian mengenai perlindungan terhadap TKI antara Indonesia dengan Hongkong dan Taiwan sangat memadai, sementara di Malaysia, yang katanya serumpun, masih jauh memadai.

    “Pemerintah Hongkong dan Taiwan sangat jelas mengatur apa hak dan kewajiban majikan terhadap PRT, misalkan gaji, jam kerja, hak cuti, dan hak beribadah diatur dengan rinci. Bila ada perselisihan dan majikan melanggar aturan, maka dapat dikenakan sanksi, tapi MoU (nota kesepahaman) antara Indonesia dan Malaysia kurang mengatur hak dan kewajiban dari majikan serta sanksi jika ada pelanggaran,” kata Fachir.

    Sementara itu, akademisi dari University of Malaysia Prof Dr Shanthi Thambiah dan Maemunah Hamid Merican mengatakan PRT di Malaysia ini tidak diakui sebagai pekerja dalam UU Pekerja tahun 1955 dan juga tidak diberi perlindungan asuransi selama bekerja. PRT lebih dianggap sebagai pekerja informal.

    “Oleh karena tidak ada aspek perlindungan dari UU Ketenagakerjaan di Malaysia dan juga tidak ada kontrak kerja yang jelas antara majikan dengan PRT atau agennya, maka PRT sering dilanggar haknya, misalnya menerima penyiksaan, pelecehan seksual, tidak dibayar gajinya dan paspor dipegang oleh majikan,” kata Maemunah.

    Bila ada perselisihan, sistem pengadilan Malaysia juga kurang mendukung PRT. “Jika ada penyiksaan dan PRT melaporkan kepada polisi, maka PRT itu tidak boleh bekerja sambil menunggu proses pengadilan selesai. Ketika menunggu proses pengadilan, ia harus mengajukan kartu penduduk khusus ke imigrasi dan membayar 100 ringgit (sekitar Rp250.000) dan itu harus diperpanjang setiap bulan sebesar 100 ringgit. Bagaimana PRT punya uang? Tidak boleh bekerja selama proses pengadilan dan selama belum selesai ia harus memperpanjang kartu khusus dengan harga 100 ringgit ke imigrasi,” ungkap Maimunah.

    Muhamad Iqbal yang menjadi konsultan Migran Worker KBRI mengemukakan kasus Nirmala Bonet membuat PRT asal Indonesia enggan melaporkan majikannya ke polisi dan pengadilan.

    “Kasus Nirmala Bonet sudah berjalan tiga tahun lebih. Pengadilan Negeri Malaysia saja belum ada keputusan. Selama tiga tahun Nirmala mendekam di penampungan KBRI. Ia sudah bosan dan ingin pulang. Kerjanya makan, tidur dan bengong. Ia tidak boleh keluar dari penampungan KBRI, sementara yang menyiksa boleh keluar penjara dengan jaminan, bahkan bisa pergi ke mana-mana,” ungkap Iqbal. (*)

  5. lorence Says:

    klo menurut saya pemerintah harus memperhatikan korban2 penganiayaan,klo perlu tersangka harus di adili sesuai dengan UU yang berlaku

  6. reno Says:

    ada konspirasi di balik ini. pemerintah malaysia ingin membentuk sebuah konstruksi sosial sehingga merubah pandangan masyarakat indonesia. entah menjadi sangat membenci malaysia sehingga akan mudah di panas-panasi, atau agar masyarakat indonesia berfikir bagwa bangsa malaysia itu majikan mereka dan lebih hebat. bayangkan saja, TKI lebih segan terhadap polisi di malaysia daripada polisi Indonesia.

  7. Kang Gambit Says:

    Kwalitas TKI di luar negeri sebenarnya boleh diacungkan jempol.. namun berkaitan dgn masalah TKI yang sering terjadi di luar negeri sdh sering terjadi dan kita sering lihat di TV dan media lainnya.. Namun Pemerintah kita kayaknya adem ayem aja tuh gak ada langkah2 yang pro aktif. Jadi jangan heran jika kita akan sering dengar kasus2 TKI di luar negeri yg dianiaya, diperkosa dst dan kadang kembli ke tanah air dg peti jenazah. Pemerintah kita seharusnya mengambil contoh negara lain seperti Filipina yg memperhatikan pekerja Filipina di luar negeri.

    Hidup TKI!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: